2 Solusi Kemenpan Rb Soal Guru Honorer

2 Solusi Kemenpan RB Soal Guru Honorer | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memperlihatkan dua solusi atau jalan keluar terhadap tuntutan pengangkatan guru honorer. Dua langkah pemecahan atas kasus guru honorer tersebut adala :

1. dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 
2. dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa dua solusi tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Guru honorer yang berusia 35 tahun ke bawah, sanggup mengikuti seleksi CPNS. Dan untuk guru honorer berusia di atas 35 tahun sanggup menempu seleksi P3K.

Kedua solusi tersebut tidak melanggar peraturan dalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN). Kecuali itu, langkah seleksi sanggup juga menjadi solusi atas kasus ketersediaan anggaran bagi pengangkatan para guru honorer.

Kendala pengangkatan guru honorer

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, aturan aturan dan anggaran menjadi kasus dan hambatan dalam pengangkatan guru honorer. Tidak ditemukan celah aturan dalam peraturan sehingga sanggup menjadi alasan besar lengan berkuasa untuk pengangkatan mereka menjadi CPNS. Disamping itu, pada 2016, anggaran yang dipuntukkan bagi guru honorer tidak dialokasikan dalam APBN.

Herman meluruskan terkait adanya komitmen pengangkatan menjadi CPNS. Wacana tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat antara Kemenpan RB dengan Komisi II DPR. Namun perlu diketahui bahwa komitmen tersebut disertai dengan catatan, ialah pengangkatan hanya sanggup dilaksanakan kalau ada anggaran dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

Demo guru honorer

Menanggapi adanya demo ribuan guru honorer pada Rabu sampai Jumat (12/2), pihak Kemenpan RB melalui Herman menyatakan bahwa pihaknya sangat berempati. tentu saja hal tersebut tidak sanggup dihentikan alasannya para guru honorer berhak memberikan aspirasinya.

Demikian isu perihal 2 Solusi Kemenpan RB Soal Guru Honorer. Silahkan lanjutkan membaca : LARANGAN PUNGUTAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK), Kisi-Kisi Soal UAMBN 2015/2016, dan Prioritas Pendidikan Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Share this post