Catat, Inilah Hal-Hal Penting Yang Harus Anda Ketahui Perihal Cpns Mahkamah Agung

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran CPNS yaitu informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena menyerupai yang diketahui, sudah beberapa tahun belakang ini pemerintah tidak membuka lowongan untuk CPNS. Salah satu informasi yang beredar luas kini ini yaitu lowongan CPNS mahkamah agung. Tentu saja, gosip ini sangat ditanggapi faktual oleh masyarakat yang memang berkeinginan untuk menjadi seorang CPNS. Tidak mengherankan kalau banyak dari kalangan masyarakat yang selalu mencari tahu informasi CPNS MA ini secara up to date.

Kuota dan Format CPNS Mahkamah Agung

Pemerintah diketahui sedang membuka pendaftaran untuk CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan MA atau  Mahkamah Agung. Kuota yang diperlukan juga cukup besar yakni 1.684. Hanya saja, posisi yang dibuka yaitu posisi calon hakim. Nah, nantinya calon hakim yang berhasil lolos seleksi akan ditugaskan oleh pemerintah pada tiga lingkungan peradilan, diantaranya yaitu peradilan agama, peradilan tata perjuangan negara dan peradilan umum. Asman Abnur selaku Menteri PAN-RB atau Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaksanakan kajian yang mendalam bersama dengan MA dalam memenuhi kebutuhan hakim di dalam pemerintahan. Dia memastikan bahwa perekrutan calon hakim yang dilaksanakan di tahun ini tidak akan bertentangan dengan peraturan dalam undang-undang. Saat ditemui oleh media pada 13 Juli 2017 lalu, Asman menjelaskan bahwa rekrutmen yang dilakukan untuk para calon hakim benar-benar melalui jalur CPNS mahkamah agung sehingga tidak akan menyebabkan persoalan apapun.

Tak hanya itu, Asman juga menjelaskan bahwa seleksi CPNS khusus untuk calon hakim ini digelar dengan tiga jalur yang berbeda yakni jalur lulusan cumlaude, jalur khusus dan jalur umum untuk putra-putri terbaik di Papua dan juga Papua Barat. Selain itu, posisi calon hakim yang dimaksudkan ini hanya akan diisi oleh para pendaftar CPNS mahkamah agung yang mempunyai kualifikasi Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum. Aco Nur selaku Kepala Badan Urusan Administrasi MA juga menyampaikan bahwa kini ini MA tengah mengalami krisis hakim. Dia menjelaskan bahwa sudah tujuh tahun lamanya tidak ada perekrutan hakim sehingga MA benar-benar kekurangan. Bayangkan saja, untuk pengadilan pada tingkat pertama, hanya ada lima hakim yang bertugas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian PANRB, tersedia 1.484 bangku untuk jalur umum. Dimana 907 deretan untuk bangku calon hakim yang akan ditugaskan di peradilan umum, kemudian  543 deretan bangku untuk calon hakim yang ditugaskan pada peradilan agama. Terakhir yaitu 34 deretan yang ditujukan untuk calon hakim yang bertugas pada peradilan tata perjuangan negara. Sementara untuk CPNS mahkamah agung jalur khusus untuk putra-putri Papua serta Papua Barat akan dialokasikan format sebanyak 32 kursi. Untuk 32 bangku tersebut, sebanyak 20 deretan calon hakim akan ditugaskan untuk peradilan umum, satu deretan khusus untuk peradilan tata perjuangan negara. Dan 11 bangku untuk para calon hakim ditugaskan di peradilan agama. Untuk jalur khusus lulusan cumlaude, pemerintah menyediakan 168 formasi. Rinciannya yaitu sebanyak 103 deretan akan ditugaskan sebagai hakim di peradilan umum, kemudian 62 deretan untuk peradilan agama, serta 3 deretan akan ditugaskan pada bab peradilan tata perjuangan negara.

Untuk dapat mendaftar sebagai salah satu calon hakim, pemerintah tentu saja mengajukan beberapa persyaratan untuk Anda yang tertarik untuk mendaftarkan diri. Selain mempersiapkan diri untuk tes, Anda juga harus mempersiapkan berkas manajemen dengan teliti sehingga dapat lolos seleksi administrasi.

Apabila semua persyaratan manajemen telah dipersiapkan, maka segeralah melaksanakan pendaftaran online pada halaman pendaftaran CPNS mahkamah agung yang disediakan Panselnas. Sekedar informasi, pendaftaran online sudah dapat dilakukan semenjak tanggal 1 hingga dengan 26 Agustus 2017. Waktu pendaftaran tersebut diinformasikan pribadi oleh Suwardi sebagai Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB ketika ditemui media di Jakarta pada Rabu tanggal 12 Juli 2017.  Adapun usia yang dipersyaratkan yaitu maksimal 32 tahun dan minimal 22 tahun pada 1 Desember 2017. Bagaimana? Tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu calon hakim di pemerintahan?

Share this post