Info Menarik Untuk Para Guru Terkait Pinjaman Kemahalan 2017

Pada tahun-tahun sebelumnya, pihak pemerintah sering dipusingkan dengan banyaknya keluhan para guru, khususnya guru honorer yang kurang mendapat honor atau upah kurang memadai alias cukup kecil. Karena itu, memasuki pergantian tahun, pemerintah setuju untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang di dalamnya menyinggung perihal dukungan kemahalan 2017 berikut dengan hal-hal lainnya yang terkait.

Lebih Jauh Tentang Tunjangan Kemahalan 2017

Diberlakukannya dukungan kemahalan 2017 bagi para guru khususnya guru honorer di provinsi Jawa Barat sebetulnya dilatarbelakangi oleh suatu langkah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud ialah upaya pengalihan pengelolaan sekolah dimana sebelumnya tanggung jawab pengelolaan di tangan pemerintah kota / kabupaten kemudian berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah di provinsi.

Akibat dari pengalihan tanggung jawab tersebut, para guru honorer yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Barat pun menjadi galau dengan nasibnya. Padahal, jumlah guru honorer yang ada di tingkat SMA/SMK cukup banyak jumlahnya, yaitu sekitar 20.093 orang. Karena hal ini, gubernur dari Provinsi Jawa Barat kemudian angkat bunyi dan memperlihatkan klarifikasi bahwa sekitar 20.093 guru honorer Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan nantinya akan dilimpahkan ke provinsi.

Para guru PNS Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan nantinya akan mendapat jenis dukungan lain di luar honor pokok. Pemberian dukungan lain ini merupakan dukungan yang diberikan dengan menilai bagaimana dedikasi mereka. Tunjangan inilah yang kemudian disebut dengan dukungan kemahalan 2017. Terkait besarannya, dukungan yang ideal untuk para guru di Pameungpeuk Garut lebih besar dibandingkan dukungan kemahalan di Bandung.

Penambahan TPP kepada para guru PNS di Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan juga akan turut diagendakan. Penggajian TPP ini nantinya akan bersumber dari dana alokasi umum. Penganggaran TPP pun diperkirakan sekian triliun. Untuk mengurus hal ini, pihak terkait perlu melalui beberapa proses mulai dari penyerahan personel, sarana dan prasarana, sampai dokumen (P2D). Personel diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional. Sementara itu, penyaluran DAU ke provinsi sehingga sanggup menggaji guru dan tenaga pendidik lainnya akan didasarkan pada manajemen kepindahan. Namun, perlu dimaklumi pula bahwa langkah-langkah pengurusan tersebut akan memakan waktu usang alasannya ialah jumlah guru dan tenaga pendidik sendiri mencapai angka 27.277 orang.

Oleh gubernur Jabar, para guru honorer juga dijanjikan bahwa pihak provinsi akan memperlihatkan honor kepada masing-masing guru honorer sesuai dengan besaran UMK yang sewajarnya diterima di provinsi. Walau begitu, sebelum pemenuhan komitmen tersebut, petugas pemerintah akan melaksanakan verifikasi terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan biar keabsahan data-data guru honorer sanggup lebih dipastikan.

Makara sanggup disimpulkan bahwa sebagaimana keterangan Ahmad Heryawan yang ditemui di Gedung Sate Bandung, para guru honorer nantinya wajib melalui proses verifikasi. Setelah data-data dipastikan keabsahannya, para guru akan mendapat honor sebagaimana honor tenaga pengajar PNS. Oleh alasannya ialah itu, ialah persepsi yang salah jikalau pemerintah provinsi tidak memperhatikan dan memikirkan nasib para guru honorer yang terkena imbas pengalihan tanggung jawab.

Untuk mendapat honor atau dukungan kemahalan 2017, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para guru honorer. Pertama, para guru dari banyak sekali kategori harus mengikuti ketentuan terkait jam mengajar minimal. Dalam setiap pekan para guru harus memenuhi setidaknya 24 jam mengajar. Hal ini dimaksudkan biar para guru honorer sanggup mendapat honor yang paling ideal dan setara dengan honor UMK.  Dengan metode penggajian setara dengan UMK untuk para guru honorer, pemerintah berharap bahwa guru honorer lebih diperlakukan lebih insan serta mendapat evaluasi yang adil.

Pengurusan pembuatan anggaran dari pengalihan guru PNS dan honorer di provinsi ini sedang berjalan. Alokasi penganggaran sendiri dimulai saat alih kelola Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan di kabupaten dan kota mulai berjalan di tahun 2017. Dengan begitu, proses akan mulai berjalan beriringan.

Jadi, sanggup disimpulkan bahwa upaya pengalihan tanggung jawab Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan di kabupaten atau kota tidak sepenuhnya memperlihatkan dampak buruk. Justru, dengan upaya pengalihan tersebut, para guru PNS di SMA/SMK sanggup mendapat dukungan kemahalan 2017. Tidak hanya itu, para guru honorer juga sanggup mendapat besaran honor layaknya UMK.

Share this post