Peran Indonesia Dalam Membuat Perdamaian Dunia Melalui Organisasi Internasional

Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Organisasi Internasional

Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah organisasi internasional? Pernahkah kalian menganggap bahwa organisasi internasional itu ialah organisasi sosial? Jika pernah, anggapan kalian itu tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Organisasi internasional mempunyai banyak sekali macam corak. Ada yang bercorak politis, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Apa bahwasanya organisasi internasional itu?

Secara umum organisasi internasional sanggup diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek aturan internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek aturan internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi internasional terdiri dari banyak sekali tubuh aturan atau tubuh usaha, bergantung dari sifat organisasi tersebut. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional?

Indonesia terlibat dalam banyak sekali organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam membuat perdamaian dunia. Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut dipaparkan kiprah Indonesia dalam beberapa organisasi Internasional.

1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan bunyi bundar dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun sehabis pengukuhan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB mempunyai keterikatan sejarah yang besar lengan berkuasa mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Peran PBB terhadap indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar ibarat ketika terjadi aksi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan supaya masalah Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Baca juga; Buku PKn Kelas 11 Kurikulum 2013

Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah mempunyai kiprah besar dalam perjuangan mendapat pengukuhan internasional terhadap kemerdekaan 􀀬nd􀁒nesia pada dikala konflik antara Belanda dan 􀀬nd􀁒nesia pada tahun 19􀀗7. 􀀧uta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Pada dikala itu palar hanya sebagai “peninjau” di PBB lantaran Indonesia belum menjadi anggota pada dikala itu. Pada dikala berpidato di muka Sidang Majelis Umum PBB ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melakukan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi Wakil Tetap RI dijabatnya sampai tahun 1953.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa forum di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Salah satu prestasi Indonesia di PBB ialah dikala Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Indonesia juga terlibat pribadi dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di banyak sekali negara yang mengalami k􀁒nflik. Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB ialah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974-1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1995-1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode tersebut, Wakil Tetap  RI Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali menjadi Presiden DK-PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan bunyi dengan perolehan 158 bunyi tunjangan dari keseluruhan 192 negara anggota yang mempunyai hak pilih.

Di Komisi Hukum Internasional PBB/International Law Commission (ILC), Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992-2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011, sehabis bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia, dan terpilih kembali untuk masa kiprah 2012-2016.

Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui tunjangan 165 bunyi negara anggota PBB.

2. Peran Indonesia dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation)

Indonesia sebagai bab dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya, menyadari pentingnya relasi kolaborasi dengan negara-negara lain di banyak sekali potongan bumi. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melakukan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia banyak berperan aktif dalam banyak sekali organisasi internasional, terutama di daerah Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menjalin kolaborasi bilateral dengan beberapa negara secara khusus. Dalam menjalin relasi internasional, Indonesia memakai politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas, artinya bangsa Indonesia bebas menentukan perilaku yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif, artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional.

Indonesia ialah negara terbesar di AsiaTenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk membuat stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil kiprah utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi mediator dalam perdamaian di Filipina Selatan.

Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, relasi negara-negara di AsiaTenggara ibarat layaknya abang beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN sampai dikala ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya ialah sebagai berikut.

a. KTT ASEAN pertama

KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN.

1). Deklarasi ASEAN Bali Concord I, berisi banyak sekali jadwal yang akan menjadi kerangka kolaborasi ASEAN selanjutnya. Kerja sama ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

2). Perjanjian persahabatan dan kerja sama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam relasi satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menuntaskan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman/ kekerasan.

b. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama.

Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995.

c. KTT ASEAN kesembilan

KTT kesembilan diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord II, sebagai kelanjutan dari Bali Concord I 1976. Bali Concord II berfungsi memperkuat Visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord II ditetapkan Komunitas ASEAN yang didasarkan atas tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).

Negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. Tiga orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN ialah H. R. Dharsono (1977-1978), Umarjadi Nyotowijono (1978-1979), dan Rusli Noor (1989-1992).

3. Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan wadah yang sempurna bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu banyak sekali upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok.

GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang sanggup dikatakan lahir sebagai negara netral, yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh lantaran itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.

Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia menentukan untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa.

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten ditunjukkan Indonesia dalam perannya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992–1995.

Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan kiprah penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna gres pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kolaborasi pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan donasi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menuntaskan banyak sekali k􀁒nflik regi􀁒nal, antara lain k􀁒nflik berdarah di 􀀮amb􀁒􀁍a, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan.

Meskipun kini Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pimpinan GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap banyak sekali permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan tiba dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua GNB.

Share this post